Babarengan.com – Menteri Kebudayaan Fadli Zon secara resmi menyerahkan Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2026 tentang penunjukan pelaksana pelindungan, pengembangan, dan/atau pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional. Penyerahan keputusan ini menjadi bagian dari langkah lanjutan negara dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan salah satu situs bersejarah terpenting di Indonesia.
Dalam keterangannya, Fadli Zon menegaskan bahwa penetapan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional membawa implikasi luas. Menurut dia, status tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memuat tanggung jawab besar dalam aspek pelestarian. Oleh karena itu, seluruh upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa peran Kementerian Kebudayaan tidak berhenti pada penetapan status semata. Pemerintah, melalui Kemenbud, berkewajiban memastikan pengelolaan kawasan dilakukan secara berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan pelestarian jangka panjang. Dengan demikian, nilai sejarah, budaya, dan identitas yang melekat pada Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dapat tetap terjaga sekaligus relevan bagi generasi masa kini dan mendatang.
Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sendiri telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional sejak 2017. Penetapan tersebut menjadi dasar hukum bagi negara untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan dan pengawasannya. Seiring dengan itu, pemerintah menilai perlunya penunjukan pelaksana yang memiliki kapasitas dan legitimasi untuk menjalankan fungsi pelindungan, pengembangan, serta pemanfaatan kawasan secara terarah.
Atas dasar tersebut, Kementerian Kebudayaan menunjuk Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung Tedjowulan sebagai Pelaksana Pelindungan, Pengembangan, dan/atau Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya Keraton Kasunanan Hadiningrat. Penunjukan ini dimaksudkan untuk memastikan setiap kegiatan pengelolaan kawasan berjalan secara akuntabel dan transparan, serta tetap berpijak pada prinsip objektivitas dan efektivitas.
Fadli Zon menyampaikan bahwa pengelolaan kawasan cagar budaya harus dilakukan secara inklusif dan partisipatif. Artinya, berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun pihak lain yang relevan, perlu dilibatkan secara proporsional. Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dapat terus berfungsi sebagai ruang strategis dalam pemajuan kebudayaan nasional.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya dukungan lintas sektor. Kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta pihak swasta diharapkan dapat berkontribusi sesuai peran masing-masing. Dengan dukungan yang terkoordinasi, pelestarian kawasan tidak hanya terfokus pada aspek fisik bangunan, tetapi juga pada penguatan fungsi sosial dan kulturalnya di tengah masyarakat.
Dari sisi pemerintah daerah, Wali Kota Surakarta Respati Achmad Ardianto menyampaikan bahwa keberlangsungan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat mencerminkan kepedulian negara terhadap warisan budaya. Ia menilai keraton memiliki posisi sentral sebagai jantung kebudayaan di Kota Surakarta. Oleh karena itu, pelestarian keraton menjadi stimulan penting bagi pemerintah kota dalam mendukung berbagai aktivitas kebudayaan.
Respati menegaskan bahwa Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk terus mendukung laku kebudayaan yang tumbuh di lingkungan keraton. Dukungan tersebut mencakup pelestarian tradisi, pengembangan seni, hingga penguatan literasi budaya di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan keraton tidak hanya bernilai historis, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk identitas dan dinamika kebudayaan lokal.
Secara kawasan, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terdiri atas tiga area utama. Area tersebut meliputi kawasan luar beteng Baluwarti di bagian utara dan selatan, serta area di dalam tembok beteng Cempuri. Di dalam kawasan ini terdapat sedikitnya 74 bangunan penting yang merepresentasikan perjalanan sejarah panjang Keraton Surakarta.
Selain kekayaan bangunan bersejarah, kawasan keraton juga menjadi ruang hidup bagi lebih dari 35 Warisan Budaya Takbenda Indonesia. Warisan tersebut mencakup adat istiadat, seni pertunjukan, kemahiran tradisional, serta pengetahuan yang berkaitan dengan alam dan semesta. Keberadaan warisan takbenda ini memperkuat posisi keraton sebagai pusat kebudayaan yang hidup dan terus berkembang.
Dengan penetapan dan penunjukan pelaksana pengelolaan ini, pemerintah berharap Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dapat dikelola secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai historis dan pemanfaatan kawasan sebagai ruang pemajuan kebudayaan nasional yang inklusif dan adaptif.
